Pendudukan Jepang di Indonesia

Pada 5 Maret 1942, Jepang berhasil menduduki Kota Jakarta. Tentara Belanda yang kewalahan menghadapi serbuan tentara Jepang, mundur menuju Subang, Jawa Barat. Akhirnya, Belanda menyerah tanpa syarat di Kalijati, Subang pada 8 Maret 1942. Kejadian tersebut mengakhiri masa penjajahan Belanda di Indonesia, dan dimulainya pendudukan tentara Jepang di Indonesia, tujuan utama Jepang menduduki Indonesia yaitu, ingin menjadikan Indonesia sebagai tempat mencari bahan baku industri. Oleh karena itu, saat menyerang Indonesia, Jepang mengincar wilayah yang kaya bahan mentah, seperti minyak bumi. Kekayaan alam ini sangat menguntungkan Jepang, karena Jepang adalah negara industri. Sehubungan dengan hal itu, pemerintah pendudukan Jepang memberikan beberapa kebijakan di Indonesia.

Pengaruh Kebijakan Pemerintah Pendudukan Jepang di Indonesia

a. Bidang pemerintahan.
Jepang membagi Indonesia menjadi 3 wilayah pemerintahan militer, yaitu :
1) Jawa dan Madura
2) Sumatra
3) Indonesia bagian timur

Jepang membutuhkan Indonesia untuk memenangkan perang di Pasifik, karena Jepang membutuhkan sumber daya alam dan sumber daya manusia Indonesia
b. Bidang Sosial
Para petani Indonesia menjadi menderita karena hasil panennya dirampas untuk kepentingan militer Jepang. Jepang juga memberlakukan romusha, atau kerja paksa kepada para pemuda Indonesia pada proyek pembuatan jalan raya, pelabuhan, dan lapangan terbang.

c. Bidang Politik
Untuk menarik simpati rakyat, pemerintah pendudukan Jepang mengangkat orang-orang pribumi sebagai pegawai pemerintah, dan melakukan propaganda yang dikenal sebagai dengan Gerakan 3A. Gerakan 3a berisi semboyan Nippon (Jepang) Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Gerakan ini di pimpin oleh Mr. Syamsudin. Untuk melancarkan kekuasaannya, Jepang mengeluarkan peraturan yang isinya membubarkan perkumpulan-perkumpulan politik. Perkumpulan yang diizinkan hanyalah yang bersifat sosial budaya yang didirikan dengan persetujuan Jepang.

d Bidang Ekonomi
Dalam bidang ini, pemerintah Jepang tidak banyak memberi sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang dibangun lebih banyak diarahkan untuk kepentingan perang.

e Bidang Pergerakan Nasional
Pada 1944, panglima tertinggi tentara Jepang di Jawa mendirikan Jawa Hokokai (Himpunan Kebaktian Jawa) yang bertujuan membentuk semangat kebaktian, yaitu bersedia mengorbankan diri untuk kepentingan pemerintah pendudukan Jepang. Anggota Jawa Hokokai ini diseleksi dengan ketat. Dalam pelaksanaannya, Jawa Hokokai menguras sumber daya ekonomi Indonesia dengan cara memeras rakyat mengumpulkan hasil pertanian dan harta benda lainnya untuk pemerintah Jepang.

Untuk memperoleh dukungan dari kaum nasionalis Indonesia, Jepang berusaha mendekati tokoh-tokoh pergerakan Indonesia. Upaya yang dilakukan antara lain, Jepang mensponsori berdirinya organisasi yang diketuai oleh orang Indonesia dengan persetujuan pemerintah pendudukan. Soekarno dan Moh. Hatta yang pada zaman Belanda menolak kerja sama dengan pemerintah kolonial, berubah sikapnya menjadi kooperatif, dengan pemerintah pendudukan Jepang. Cara ini adalah salah satu strategi pergerakan nasional menuju kemerdekaan